Sidang Kasus BOK Dinkes Lampura, Terdakwa: Bukan Hanya Saya Yang Menikmati Dana Itu

**penulis: Tim, Editor: Bunk Wardi – Inipuma.com

Lampura,–Dalam sidang lanjutan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Tahun anggaran 2017-2018, Jhoni Anwar selaku Kuasa Hukum Eks Kadiskes Lampura Maya Metisa sampaikan pledoi. Senin 14 Desember 2020.

Sidang dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) dari terdakwa Dr. Maya Metissa, digelar secara virtual, di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Tanjungkarang. Dipimpin langsung oleh ketua majelis hakim Siti Insirah, SH.,MH, dengan di dampingi oleh Dua hakim anggota lainnya, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hardiansyah, dan Kuasa Hukum terdakwa, Jhoni Anwar.

Dalam kesempatan itu, Jhoni Anwar, selaku kuasa hukum terdakwa Dr. Maya Metissa, menyampaikan sejumlah nota pembelaan kepada majelis hakim pengadilan, dengan meminta agar majelis hakim untuk lebih mencermati perkara yang telah menjerat kliennya (Dr.Maya Metissa,red) tersebut dalam kasus sangkaan Tipikor.

“Dalam keterangan terdakwa, ada sejumlah nama yang ikut terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk lebih memperhatikan semua pengakuan terdakwa yang telah disampaikan di persidangan.”Pintanya.

Tidak berselang lama, ketua Majelis Hakim PN Tipidkor Tanjungkarang Siti Insirah SH.,MH, langsung mengetuk palu tanda berakhirnya persidangan.

“Hari ini, sidang Pledoinya sudah selesai, sidang akan kembali di lanjutkan pada Rabu 30 Desember 2020 mendatang, dengan agenda pembacaan Putusan” tegas Siti Insirah.

Sementara dikonfirmasi usai sidang, terdakwa Dr.Maya Metissa di Rutan kelas IIB Kotabumi, mengatakan, apa yang disampaikan melalui pledoi dalam perkara tersebut, bahwa dirinya melakukannya tidak seorang diri. Dalam perkara tersebut ada sejumlah nama yang ikut terlibat, dan menikmati hasil tipikor tersebut.

Baca :   Pendaftaran Pasangan Tony-Antoni Ke KPU Lamsel Berlangsung Meriah

Selain itu yang perlu di ketahui, pencairan dana BOK tersebut yang baru terealisasi hanya sebesar 80 persen saja. Tidak sepenuhnya terserap 100 persen pada tahun 2017-2018, sehingga kerugian negara tidak mencapai Rp.2.1 miliar. Tidak hanya itu, hasil potongan 10 persen dari Dana anggaran sebesar Rp.2.1 miliar tersebut yang mengalir pada dirinya hanya 4 persen saja. Selebihnya mengalir kepada Kepala Bidang Perbendaharaan (Kabid Perben) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura, Yustian Adhenata sebesar 4 persen. Dan Ketua Pengelola BOK Dinkes Kabupaten setempat, Daning Pujiarti, sebesar 2 persen.

Potongan dana sebesar 4 persen yang mengalir pada dirinya tersebut, tidak hanya dinikmati oleh dirinya saja. Melainkan dana tersebut kembali dibaginya kepada Mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Lampura Novrida Nunyai.

“Secara pembagian, potongan dana BOK sebesar 10 persen itu, mantan bendahara Dinkes Lampura, memang benar tidak mendapat bagian. Tapi bagian 4 persen yang punya saya, itu juga turut di nikmati oleh mantan bendahara Dinkes Lampura (Novrida Nunyai).” bebernya.

Menurut Dr.Maya Metissa, pengakuan para saksi dalam sidang konfrontir yang di gelar beberapa waktu lalu, semuanya memberatkan dirinya, terutama pengakuan Mantan Bendahara Dinkes Lampura. Yang menyatakan bahwa dirinyalah yang telah memerintahkan Kepala Puskesmas, ketua pengelola BOK Kabupaten dan Bendahara Dinkes Lampura, untuk melakukan pemotongan tersebut. Padahal kenyataannya tidak seperti yang di sampaikan.

“Semua saksi memberatkan saya dalam sidang konfrontir beberapa waktu lalu. Mereka mengatakan, sayalah yang memerintahkan mereka untuk melakukan pemotongan itu. Itu sama sekali tidak benar. Yang benar adalah Mantan bendahara Dinkes Lampura itu sendiri yang telah melakukan pemotongan dana BOK tersebut” jelasnya.

Selain itu Dr.Maya Metissa juga mengatakan bahwa, kasus yang menjerat dirinya saat ini adalah kasus Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut, suatu peristiwa yang dinilai mustahil, jika di lakukan oleh seorang diri, tanpa ada peran pembantu di belakangnya, guna melancarkan aksi tersebut.

Baca :   Catat Tanggal dan Sasaran Operasi Bina Kusuma Krakatau 2021 Yang di Gelar Restuba

“Saya berharap majelis hakim, dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya, dan seadil-adilnya pada Rabu 30 Desember 2020 mendatang. Saya berharap Allah SWT, dapat mendengar dan mengabulkan semua do’a-do’a saya” ujarnya lirih, dengan tatapan yang berkaca-kaca, dan pergi berlalu meninggalkan awak media. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *