Menko Polhukam Pimpin Rapat Penegakkan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020

*Rilis

Kota Metro — Rapat virtual penegakan hukum pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD di ruang OR Setda Kota Metro. Jumat ,18-September-2020.

Pada kesempatannya, Mahfud MD mengatakan bahwa rakor tersebut diadakan untuk meneliti segi-segi mana saja yang rawan dan apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasinya. “Kini Inpres No.6 tahun 2020 tentang kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar covid juga telah berlaku, sehingga Saya berharap dalam pelaksanaannya bisa dipatuhi oleh masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan telah menyelesaikan teknis berupa penyusunan Perbawaslu 4 tahun 2020, dan mengintruksikan pada jajaran terkait untuk penerapan protokol dan pengawasan terhadap penerapan protokol. Selain itu juga, guna mengingatkan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan koordinasi dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP, Polres hingga Kecamatan untuk berkontribusi dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di masa pilkada 2020.

Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana juga memberi beberapa masukan terhadapat rakor ini, diantaranya adalah Kepada seluruh peserta Pilkada dimohon untuk menjunjung tinggi protokol kesehatan,kedua KPU dan BAWASLU perlu melibatkan Satgas Covid terutama dalam kampanye dan perhitungan suara ketiga mendorong sosialisasi Pilkada sehat kepada seluruh pemilih dan keempat yaitu Satgas perlu melakukan survey kepada masyarakat untuk mengantisipasi kelonjakan terutama pada Provinsi Banten, Sumut, Kalsel, Bali dan Papua.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan rapat ini sangat penting,ada beberapa tahapan kritis terjadinya kerumunan masa yg mengakibatkan penularan covid 19 dalam pilkada tahun 2020. “Setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi, kerumunan masa itu terjadi karena kurangnya koordinasi tentang jaga jarak. Oleh karena itu, Raperda harus dilaksanakan dan terdiri dari 3 poin yaitu mensosialisasikan tahapan pilkada,karena tidak semua masyarakat memahami tahapan ini, kedua mensosialisasikan aturan-aturan dari KPU, ketiga untuk pelaksanaan pilkada,seperti adanya kegiatan deklarasi kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar mereka patuh kepada protokol kesehatan,” tuturnya.

Baca :   Kabag Tapem Tubaba: Pilkatih 2020 Dilaksakan pada Bulan Desember

Lanjutnya beliau menjabarkan ada 2 hari yang berpotensi menyebabkan kerumunan masa. “Tanggal 23 September nanti penetapan pasangan calon oleh KPUD untuk masing-masing daerah, dimana ini akan menimbulkan kerumunan massal ataupun anarkis dan untuk tanggal 24 September itu pengundian nomor pasangan calon. Sehingga ini tidak boleh terjadi pengumpulan masa baik dalam bentuk peraturan daerah,peraturan gubernur dan lain-lain,”tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Ridhwan,Asisten II Yeri Ehwan,dan Kepala Satpol PP Imron. (Rilis, Ga/TM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *